Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 2006 – 2010

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih (good government) dan mampu menyediakan public goods and services kepada segenap lapisan masyarakat.

Untuk merespon semangat reformasi tersebut ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dinyatakan  bahwa dalam rangka penilaian kinerja pejabat pemerintah diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tasikmalaya wajib menyusun Perencanaan Strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama jangka waktu 5 (lima tahun) kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun substansi penyusunan Perencanaan Strategis Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mencakup pernyataan visi, misi, penerapan kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai dan diselaraskan dengan Perencanaan Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009-2014.

  1. Metode Penyusunan

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Perencanaan Strategis Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah melalui analisis SWOT. Dalam analisis ini kajian dasar yang diterapkan adalah melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor-faktor kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki suatu organisasi serta faktor-faktor peluang dan ancaman eksternal yang mungkin dan sangat mungkin terjadi.

Implementasi metode SWOT juga memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ada melalui analisa secara konseptual, analitis, realistis dan rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

  1. Landasan Hukum
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor ….. Tahun 2008 tentang Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun ……;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
  8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya.
  1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
    1. Kedudukan

(1)    Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pelayanan perijinan.

(2)    Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

  1. Tugas Pokok

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis serta tugas lain yang diberikan Bupati.

  1. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1)         Pelaksanaan penyusunan program kerja;

2)         Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;

3)         Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;

4)         Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;

5)         Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;

6)         Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;

7)         Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB II

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI ORGANISASI

  1. Visi

Pernyataan Visi Kabupaten Tasikmalaya adalah       “TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, SEBAGAI KABUPATEN YANG MAJU DAN SEJAHTERA SERTA KOMPETITIF DALAM BIDANG AGRIBISNIS DI JAWA BARAT TAHUN TAHUN 2010

Untuk mendukung keselarasan dan kesinambungan program pembangunan dengan visi Kabupaten Tasikmalaya, maka disusun visi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yaitu : “MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PEMBERIAN PELAYANAN PERIJINAN YANG PRIMA“.

Dasar pernyataan visi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diambil dari salah satu misi Kabupaten Tasikmalaya yaitu mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government).

Adapun alasan penetapan visi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud diatas didasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu masalah krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah citra pelayanan perijinan yang buruk. Dengan perubahan paradigma dalam pemberian pelayanan perijinan yang prima diharapkan akan meningkatkan akselerasi terhadap pencapaian visi Kabupaten Tasikmalaya.

Penjelasan lebih lanjut tentang visi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah sebagai berikut :

  1. Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan issue utama yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi.  Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melalukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
  2. Penyelenggaraan pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan perijinan merupakan masalah yang terus menerus mendapat sorotan masyarakat. Issue aktual yang muncul selama ini adalah citra pelayanan perijinan yang buruk, berbelit-belit, berbiaya mahal dan tidak transparan. Untuk itu maka salah satu upaya pemerintah adalah dengan membentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam upaya menciptakan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.
  1. Misi

Untuk mewujudkan pernyataan visi sebagaimana dimaksud diatas, maka ditetapkan misi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai berikut :

  1. Mewujudkan sistem pengelolaan perijinan yang handal
  2. Menumbuhkembangkan sinergitas pengelolaan pelayanan perijinan yang tangguh

Penjelasan misi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

  1. Misi ke-1 yaitu mewujudkan sistem pengelolaan perijinan yang handal adalah dengan mengembangkan pola pelayanan perijinan yang efektif dan efisien yaitu, tepat waktu, tepat biaya dan tepat sasaran. Sehingga tercipta sistem pelayanan perijinan yang mudah, murah,cepat dan pasti.
  2. Misi ke-2 yaitu menumbuhkembangkan sinergitas pengelolaan perijinan dengan stakeholders sesuai prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Hal ini perlu terus menerus dibangun karena keterkaitan fungsional antara KPPT dengan SKPD teknis.
  1. Nilai Organisasi

Untuk mewujudkan visi dan misi diatas, nilai-nilai organisasi yang senantiasa dijunjung tinggi dan menjadi acuan bagi seluruh personal di lingkungan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :

  1. Amanah (Truthfully)

Untuk membuka kepercayaan masyarakat, maka aparatur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu harus mengembangkan sikap amanah (dapat dipercaya). Henteu didingding kelir, teu disumput salindungkeun, teu disidem dina angen, sarta teu udar tina ugeran.

  1. Kewirausahaan (Enterpreneurship)

Aparatur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu harus mengedepankan kemampuan dan penguasaan kewirausahaan yang handal. Karena pada umumnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan perijinan adalah para pengusaha. Prinsip kewirausahaan yang dianut tetap dalam bingkai birokrasi. Kahareup ngala sajeujeuh, katukang ngala salengkah, lengkah nu mawa harepan keur kamaslahatan.

  1. Kemitraan (Partnership)

Setiap aparatur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu harus senantiasa dapat memandang bahwa stakeholders   adalah mitra kerja yang harus dihormati dan dilayani. Prinsip kebersamaan dan persaudaraan harus dikedepankan. Babarengan ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara, rempug jukung sauyunan.

  1. Motto Organisasi

Dalam rangka memperkuat landasan penyelenggaraan pelayanan, maka ditetapkan motto Kantor Pelayanan perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya, yaitu PRIMA.

Adapun implementasinya adalah sebagai berikut :

a.  Profesional

Bekerja sesuai kaidah dan norma profesi pegawai negeri sipil sebagaimana sapta prasetya KORPRI

b.  Responsif

Bertindak cepat, tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan layanan konsumen

c.  Inovatif

Mampu menciptakan pola pelayanan yang lebih baik dengan tidak melanggar aturan

d.  Mantap

Perijinan adalah produk hukum yang harus dapat memberikan perlindungan hukum, baik kepada masyarakat maupun aparatur pelaksananya.

e.  Aspiratif

Dengarkan setiap keluhan dan perbaiki. Dengarkan setiap saran dan perbaharui.

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

  1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Lingkungan internal adalah berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, yaitu :

  1. Kekuatan (Strength)

1)               Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya

2)               Jumlah Pegawai

Pegawai di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dilihat dari faktor golongan kepangkatan :

No

Golongan

Jumlah

1

2

3

4

IV

III

II

Kontrak

1 Orang

13 Orang

2 Orang

5 Orang

Total

21 Orang

3)               Komitmen Pimpinan

Pimpinan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai komitmen yang kuat terhadap keberadaan dan eksistensi KPPT. Hal ini didasarkan pada realitas, bahwa dengan berfungsinya pelayanan publik yang baik akan sangat mendorong kepercayaan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

  1. Kelemahan (Weakness)

1)               Kualitas sumber daya manusia masih rendah

Sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan suatu organisasi. Kompetensi pegawai yang dibutuhkan adalah yang memiliki keahlian, kreativitas, tingkat pendidikan yang sesuai dan kekuatan lain yang bersifat kualitatif.

Data pegawai Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menurut tingkat pendidikan :

No

Pendidikan

Jumlah

1

2

3

4

S2

S1

Akademi

SLTA

SLTP

1 Orang

6 Orang

3 Orang

8 Orang

2 Orang

Total

21 Orang

2)               Belum optimalnya sistem pengelolaan perijinan

Penyelenggaraan pelayanan perijinan selama ini masih bersifat parsial. Sehingga belum tercipta sistem pengelolaam perijinan yang terpadu.

3)               Belum tersedianya aturan yang memadai tentang pelaksanaan pelayanan perijinan

Dalam rangka lebih mengoptimalkan peran KPPT, perlu dukungan peraturan yang memadai tentang pelaksanaan pelayanan perijinan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

4)               Sarana dan prasarana kerja kurang memadai

Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap keualitas pelayanan perijinan.

Data inventaris yang dimiliki Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu meliputi :

Ruang Kerja

(M2)

Kendaraan

Komputer

Roda 4

Roda 2

7 X 3

12 X 7

1

3

2

  1. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Lingkungan eksternal adalah berupa peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, yaitu :

  1. Peluang (Opportunity)

1)         Banyaknya masyarakat yang membutuhkan perijinan

2)         Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah secara transparan

3)         Dukungan pemerintah secara umum untuk penyelenggaraan pelayanan perijinan secara terpadu

  1. Ancaman (Threat)

1)         Rendahnya kesadaran masyarakat

2)         Luasnya wilayah jangkauan pelayanan

3)         Lemahnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan perijinan

4)         Citra pelayanan pemerintah masih jelek

  1. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan (CSF)

Sesuai dengan hasil analisis terhadap lingkungan strategis diatas, baik ALI maupun ALE selanjutnya dapat dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dihasilkan melalui analisis strategi sebagai berikut :

  1. Strategi S – O (Offensive Strategy)

Strategi S – O adalah strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.

Adapun strategi-strategi tersebut meliputi :

1)         Maksimalkan mandat perda dan dukungan pemerintah untuk merespon keinginan masyarakat yang membutuhkan perijinan.

2)         Manfaatkan jumlah pegawai yang tersedia untuk melaksanakan pelayanan perijinan secara optimal sesuai dengan tuntutan masyarakat

  1. Strategi S – T (Diversifikasi Strategy)

Strategi S – T adalah strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.

Adapun strategi-strategi tersebut meliputi :

1)         Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan perijinan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

2)         Menyelenggarakan forum konsultasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholders dalam pengembangan pelayanan perijinan yang kondusif

  1. Strategi W – O (Turn Arround Strategy)

Strategi W – O adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.

Adapun strategi-strategi tersebut meliputi :

1)         Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar mempunyai kompetensi dalam penyelenggaraan pelayanan perijinan

2)         Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaran pelayanan perijinan

3)         Menerbitkan peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam penyelengaraan pelayanan perijinan secara efektif dan efisien

  1. Strategi W – T (Defensif Strategy)

Strategi W – T adalah strategi untuk meminimalkan kelemahan dalam menghadapi ancaman.

Adapun strategi-strategi tersebut meliputi :

1)         Meningkatkan sistem pelayanan yang baik untuk menjangkau luasnya wilayah pelayanan

2)         Meningkatkan kapasitas unit layanan informasi dan pengaduan masyarakat

BAB IV

TUJUAN, SASARAN DAN CARA PENCAPAIAN

  1. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, ditetapkan tujuan sebagai berikut :

  1. Meningkatkan sistem manajemen pengelolaan perijinan yang transparan dan akuntabel
  2. Meningkatkan keterpaduan program dengan stakeholders yang terkait dengan pelayanan perijinan
  1. Sasaran

Adapun berlandaskan pada tujuan diatas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

  1. Meningkatnya mekanisme pelayanan perijinan sesuai standar.

Indikator pencapaian sasaran meliputi :

  • Sertifikasi pelayanan publik
  • Rendahnya tingkat pengaduan masyarakat
  1. Meningkatnya kapasitas program yang terkait dengan pelayanan perijinan

Indikator pencapaian sasaran meliputi :

  • Jumlah ijin yang diproses
  • Jumlah ijin yang dilimpahkan

  1. Cara Pencapaian

Sebagai strategi operasional organisasi, cara mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Dari setiap strategi tersebut, menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekwensi yang jelas sebagai suatu kesatuan sistem operasional dan aktifitas organisasi.

  1. Kebijakan

1)         Mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara terarah dan responsif

2)         Mendorong peningkatan sinergitas kebijakan dalam pengembangan pelayanan perijinan

  1. Program

Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1)         Program pengembangan kebijakan yang terkait dengan pelayanan perijinan

Adapun kegiatannya meliputi :

a)                 Penyusunan dan revisi peraturan yang terkait pelayanan perijinan

b)                 Peningkatan kapasitas kelembagaan

2)         Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

Adapun kegiatannya meliputi :

a)               Pelayanan perijinan terpadu

b)               Penyusunan standar dan mekanisme pelayanan perijinan

c)                   Peningkatan kapasitas pelayanan perijinan

d)                   Pengembangan pelayanan informasi perijinan

e)                   Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

f)                   Penyusunan Grand Design pengembangan pelayanan perijinan terpadu

g)                   Pengembangan kapasitas tim teknis

3)         Program pelayanan administrasi perkantoran

Adapun kegiatannya meliputi :

a)              Penyediaan jasa surat menyurat

b)              Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c)              Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

d)              Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

e)              Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

f)              Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

g)              Penyediaan jasa administrasi keuangan

h)              Penyediaan jasa kebersihan kantor

i)              Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja

j)              Penyediaan alat tulis kantor

k)              Penyediaan abrang cetakan dan penggandaan

l)              Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

m)              Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

n)              Penyediaan peralatan rumah tangga

  • o)              Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-udnangan

p)              Penyediaan bahan logistik kantor

q)              Penyediaan makanan dan minuman

r)              Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

4)         Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Adapun kegiatannya meliputi :

a)              Pembangunan rumah jabatan

b)              Pembangunan rumah dinas

c)              Pembangunan gedung kantor

d)              Pengadaan mobil jabatan

e)              Pengadaan kendaraan dinas/operasional

f)              Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

g)              Pengadaan perlengkapan gedung kantor

h)              Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

i)              Pengadaan peralatan gedung kantor

j)              Pengadaan mebeulair

k)              Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

l)              Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

m)              Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

n)              Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

  • o)              Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

p)              Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

q)              Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor

r)              Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

s)              Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

t)              Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair

u)              Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

v)              Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

w)              Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

x)              Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan

y)              Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

5)         Program peningkatan disiplin aparatur

Adapun kegiatannya meliputi :

a)              Pengadaan mesin/kartu absensi

b)              Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

c)              Pengadaan pakaian kerja lapangan

d)              Pengadaan pakain KORPRI

e)              Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

6)         Program pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Adapun kegiatannya meliputi :

a)              Pendidikan dan pelatihan formal

b)              Sosialisasi peraturan perundang-undangan

c)              Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

7)         Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Adapun kegiatannya meliputi :

a)              Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

b)              Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

c)              Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

d)              Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

BAB V

PENUTUP

Perencanaan Strategis Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ini merupakan salah satu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan bagi aparatur dalam kurun waktu 2009-2014.

Secara eksplisit, perencanaan strategis ini telah menggambarkan kebijakan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang dimulai dengan perumusan dan pernyataan visi dan misi serta program dan kegiatan berdasarkan analisa SWOT dengan seluruh analisisnya. Disamping itu secara implisit, perencanaan strategis ini juga telah diselaraskan dengan perencanaan strategis Kabupaten Tasikmalaya pada kurun waktu 2009-2014.

Keberhasilan pelaksanaan perencanaan strategis ini sangat ditentukan oleh pemahaman dan kemampuan mengimplentasi seluruh aparatur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu itu sendiri. Juga dukungan dan komitmen unsur stakeholder sangat membantu dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perijinan yang kondusif dan dinamis dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: